Ketik pencarian yang Anda inginkan

Pajak Semakin Perlu Mendapat Perhatian

Pajak sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak bersahabat. Padahal pajak yang diterima kemudian akan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perpajakan di Indonesia didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang 1945 yang menyatakan pajakdan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk negara diatur dengan undang-undang.

Pendapatan pajak di Indonesia semakin tinggi setiap tahun.

Penerimaaan pajak tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN)

+ Rp 1.300 triliun

?Rp 1.500 triliun pada tahun 2016*

Saat ini sumber data bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin diperluas, antara lain dari datapajak bumi dan bangunan (PBB),data perbankan, Samsat untuk kepemilikan kendaraan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk data pertanahan, Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) dan Kejaksaan Agung, serta media massa.Bahkan sumber data tersebut kinimenjangkau hingga media sosial yang banyak digunakan oleh wajib pajak, sebagaimana dikutip pada salah satu harian nasional beberapa waktu lalu.

DJP akan melakukan pengecekan dari informasi yang diperoleh di media sosial dengan rekening tabungan dan setoran pajak.

Informasi yang digunakan antara lain lokasi liburan, kegiatan sosial dan lain-lain. Jika tidak sesuai, maka wajib pajak akan diberikan panggilan oleh DJP untuk mengklari kasi.

DJP juga semakin memperkuat armadanya dengan menambah ribuan personel setiap tahun, hingga dapat mencapai angka ideal sebesar 63 ribu untuk mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Semakin aktifnya petugas pajak ini juga tidak terlepas di dunia industri, termasuk farmasi yang menunjukkanpeningkatan signi kan seperti ekspansi bisnis. Untuk para pengusaha, DJP kini menerbitkan e-faktur. Yang dimaksud e-faktur yaitu faktur pajak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik atau aplikasi yang disediakan oleh DJP. Tata cara pembuatan dan pelaporan e-faktur dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

PENERBITAN E-FAKTUR UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK

E-faktur dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya.Yang dimaksud Pengusaha termasuk orang pribadi ataupun badan yang memiliki kegiatan usaha, memproduksi, ekspor impor barang dan transaksi perdagangan lain. Saat ini penerbitan e-faktur dikenakan pada pengusaha dengan omzet lebih dari Rp 4,8 miliar selama setahun.

Persiapan E-Faktur untuk PKP dilakukan sejak tahun 2011 untuk Pembenahan Sistem Administrasi PPN. Pada tahun 2011 dilakukan evaluasi eSPT atau Surat Pemberitahuan elektronik dan Peraturan eSPT, kemudian pada tahun 2012 dikukuhkan Kebijakan PKP dan semakin ditingkatkan penggunaan eSPT. Pada tahun 2013, basis eSPT semakin diperluas, melakukan validasi faktur pajak dan segmentasi PKP serta peluncuran faktur pajak eletronik atau e-Tax Invoice yang kemudian resmi berlaku tahun 2014.

Pemberlakukannya dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 1 Juni 2014, dilakukan terhadap 45 perusahaan dan ditambah 1 perusahaan dari distributor farmasi. Pada tahun 2015, ditambah 26 perusahaan pada bulan April dan 342 perusahaan pada bulan Juni.



Mulai tanggal1 Juli 2016, diharapkan semua perusahaan yang berdomisili di Indonesia sudah membuat faktur pajak elektronik.

Beberapa perbedaan antara faktur kertas pajak dengan e-faktur antara
lain format atau layout, tanda tangan, bentuk dan lembar serta prosedur lapor dan persetujuan DJP. Pada e-faktur format sudah ditentukan oleh aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan, berbeda dengan format faktur kertas pajak sebelumnya yang bebas.

Kemudian, untuk tanda tangan e-faktur berupa tanda tangan elektronik berbentuk QR (Quick Response)
Code, dibandingkan dengan tanda tangan basah diatas kertas faktur pajak sebelumnya. Pada e-faktur juga tidak perlu dicetak ulang dalam bentuk kertas, sementara pada faktur pajak yang lalu harus dalam bentuk lembaran cetak yang diatur. Demikian pula
untuk prosedur lapor dan persetujuan, e-faktur hanya perlu di upload untuk memperoleh persetujuan.

* Sumber Data : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/22/ ..APBN Perubahan 2015,..target Rp 1.296 triliun.