Ketik pencarian yang Anda inginkan

Pajak Semakin Perlu Mendapatkan Perhatian Part 2

Pada edisi sebelumnya, telah dibahas mengenai pentingnya pemahaman pajak dari dunia industri dan penerbitan faktur pajak elektronik (e-faktur). Pada edisi kali ini akan dibahas mengenai prasyarat menggunakan aplikasi permintaan nomor seri faktur pajak elektronik dan memahami perhitungan PPN.

PENERBITAN E-FAKTUR UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK

Berikut prasyarat untuk menggunakan aplikasi Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Elektronik atau Elektronik Nomor Faktur Online (e-Nofa Online) :

A. User merupakan Wajib Pajak(WP) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Akun PKP;

B. Akun PKP adalah otorisasikhusus yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada PKP tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu, otorisasi tersebut diberikan DJP dalam bentuk Kode Aktivasi yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman ke alamatPKP terdaftar dan Password yang dikirimkan melalui email PKP.

C. Khusus untuk menu PermintaanNomor Seri Faktur Pajak secara Online User harus memiliki Serti kat Elektronik yang sebelumnya diajukan baik online maupun datang ke KPP terdaftar dan telah disetujui oleh DJP.

D. Permintaan dan persetujuanSertifikat Elektronik baru dapat dilakukan oleh DJP untuk seluruh PKP mulai tanggal 1 Januari 2015, kecuali PKP tertentu yang telah memilikinya terlebih dahulu yang ditunjuk oleh DJP dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-16/PJ/2014.


MEMAHAMI PERHITUNGAN PPN

Pengusaha seharusnya tidak perlu khawatir penyerahan PPN
akan merugikan.

Sebab, sebenarnyaPPN tersebuttermasuk pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi pengusaha bukanlah penanggung pajak melainkan hanya memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak yang dibayar konsumen ke DJP. PPN tidak hanya dikenakan pada barang, namun juga jasa.

Demikian juga di industri farmasi, termasuk distributor dan apotek yang kemudian menjual barang kekonsumen. PPN bukan termasuk biaya, kerugian ataupun keuntungan. Konsumen akhir yaitu pembeli di apotek yang sebenarnya membayarkan PPN tersebut.

Misalnya, pihak distributor menerima uang Rp 100 ribu plus PPN 10?ri hasil penjualan ke outlet atau apotek, dengan modal Rp 80 ribu dari industri farmasi. PPN yang kemudian harus dibayarkan distributor tidak serta merta menjadi 10% ditambah 8%. melainkan 8% yang telah dibayarkan saat pembelian ditambah 2?ri penjualan yang dilakukan ke outlet sehingga total 10%.

RISIKO KETIDAKPATUHAN PAJAK

Jika terjadi ketidakpatuhan pajak, maka dapat dikenakan sanksi terharap wajib pajak yang bersangkutan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi penalti dan sanksi pidana.

Sesuai peraturan, sanksi penalti bisa berupa denda sebesar 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan, 2?ri objek pajak dan 2x sampai dengan 4x dari pajak terhutang. Kemudian, sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan 6 bulan sampai dengan 6 tahun.

Ketidakpatuhan pajak juga dapat menimbulkan akibat lain misalnya pencekalan terhadap wajib pajak, juga berupa penyitaan properti milik wajib pajak.

Pada tahun 2015, DJP kembali memberlakukan reinventing policy atau sebelumnya dikenal sebagai sunset policy yaitu kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan kesalahan dan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pelaporan pajak yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Di tahun 2016, pemerintah juga berinisiatif mengajukan Undang- undang Pengampunan Pajak (TaxAmnesty) ke parlemen. Saat ini sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).

Dengan ketentuan ini nantinya, diharapkan wajib pajak untuk melaporkan asetnya di Surat Pemberitahuan (SPT) nya dan akan dikenakan tarif pajak yang lebih ringan dari yang seharusnya.

* Sumber Data : http://www.tempo.co/read/ news/2015/03/22/ ..APBN Perubahan 2015,..target Rp 1.296 triliun.