Ketik pencarian yang Anda inginkan

Pendemi Covid-19 Bisa Dianggap Force Majure ?

Ketika pemerintah menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena adanya pendemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat termasuk sektor bisnis. Banyak orang berpendapat dengan pandemi ini sektor kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Dokter dan Farmasi) mendapatkan keuntungan besar. Padahal jika kita melihat pada kenyataannya sangat terbanding terbalik. Contohnya seorang dokter yang sebelum pandemi Covid-19 dapat menerima lebih dari 10 pasien dan setelah penetapan PSBB, pasien yang datang ke tempat prakteknya hanya 1 orang saja. Jadi bisa kita bayangkan berapa penghasilannya selama masa PSBB. Dengan demikian apabila ia mempunyai hutang – misalnya kredit rumah, bagaimana ia harus membayar cicilan rumah (misalnya) yang baru dicicil 5 tahun dari 15 tahun periode cicilannya.

Dari apa yang disampaikan diatas, bagaimana jika contoh diatas - si dokter sebagai salah satu pihak yang berjanji (dibuktikan dengan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah) tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya masa pandemi Covid-19, apakah dapat dianggap Force Majure dalam kontrak ? Sebelumnya mari kita pahami apa itu Force Majure. Force Majure (berasal dari bahasa Prancis) yang dapat diartikan “suatu peristiwa atau efek yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan”. Menurut Hukum Perdata, Force Majure adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena adanya hal-hal yang di luar kuasanya dan hal tersebut mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya. Berdasarkan pengertian Force Majure, Profesor Subekti menyampaikan postif dari dari Force Majure sebagai berikut :

1. Pembelaan Debitur terhadap tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang diluar dugaan tersebut.
2. Membebaskan Debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Kreditur.

Dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disampaikan inti dari Force Majure membebaskan Debitur dari segala biaya, rugi dan bunga sepanjang Debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa. Pada pasal yang sama yaitu pasal 124 dan pasal 1245 KUP Perdata juga disampaikan unsur-unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan Force Majure yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kejadian yang tidak terduga
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Debitur
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resikonya kepada Debitur

Dalam hal Force Majure tidak diatur dalam perjanjian maka apabila terjadi Force Majure dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata sebagai berikut :

1. Mengalami impossibillitas yang tidak diperhitungkan sebelumnya sehingga dalam keadaan tersebut resiko kerugian tidak patut dibebankan kepada Debitur.
2. Rintangan dan halangan yang membuat Debitur dalam keadaan yang tidak memungkin untuk memenuhi apa yang diperjanjikan dan hal tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kesalahan atau kelalaian Debitur. Dengan kata lain Debitur menghadapi halangan atau rintangan abnormal di luar batas kemampuannya atau diluar kesalahan, kelalaian dan itikad baiknya.
3. Rintangan ini haruslah rintangan yang langsung terhadap kewajiban itu sendiri. Bukan rintangan yang berasal dari dirinya sendiri atau diri si Debitur (misalnya jatuh miskin, jatuh saki dan kenaikan harga).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila dalam perjanjian yang sudah ditandangani mencantumkan tentang apabila pemerintah menyatakan suatu kejadian sebagai Force Majure maka pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai Force Majure.

Mariaca BE HJ

Disalin dari berbagai sumber